Menteri ATR Belum Bisa Berbuat Apa-apa soal Pagar Laut 30 Km Tangerang
Kalteng, PaFI Indonesia — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku belum bisa berbuat apa-apa soal pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang.
Nusron mengatakan persoalan itu berada di wilayah lautan. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN belum bisa masuk mengurusi persoalan tersebut.
“Selama masih di laut, itu adalah rezimnya laut. Kalau di darat, tergantung apakah masuk kawasan hutan atau bukan. Kalau hutan, itu menjadi kewenangan (Kementerian) Kehutanan, kalau bukan hutan, ya itu menjadi kewenangan kami,” kata Nusron, Rabu (15/1), dilansir situs resmi Kementerian ATR/BPN.
Saat ditanya soal kemungkinan pagar laut berkaitan dengan proyek reklamasi, Nusron enggan memastikan. Dia mengaku tak tahu tentang kabar itu.
Nusron menyampaikan belum ada laporan atau informasi resmi terkait masalah tersebut. Dia berkata Kementerian ATR/BPN tidak akan melakukan intervensi apa pun selama berkaitan dengan wilayah laut.
“Mungkin yang Bapak-Bapak tanyakan itu masih sebatas dugaan. Namun, hingga saat ini belum ada laporan resmi kepada kami. Pemerintah hanya dapat bertindak atas dasar legal standing. Jadi, selama belum ada dasar hukum yang jelas, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” ucap Nusron.
Sebelumnya, nelayan melaporkan pagar sepanjang 30 kilometer di laut Kabupaten Tangerang. Pagar itu terbuat dari bambu dan punya ketinggian hingga 6 meter.
Berdasarkan pantauan PaFIIndonesia.com, Jumat (10/1), pagar itu dibangun hampir mirip jembatan. Orang dewasa bisa memijakkan kaki dan berjalan di pagar-pagar itu.
Pagar laut misterius di Tangerang juga menutup jalur pelayaran nelayan. Sejumlah nelayan mengeluh kesulitan mencari ikan.
Kemunculan pagar laut itu dikaitkan dengan reklamasi oleh sejumlah pihak. Namun, hingga saat ini pemerintah di berbagai tingkatan mengaku tak tahu siapa pembangun pagar tersebut.
“Enggak ada hubungan pagar. PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK (Pantai Indah Kapuk 2) nya,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, di kantornya, Jakarta, seperti dikutip CNBC Indonesia, Selasa (14/1).
